KENDARI – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) resmi melantik kepengurusan baru periode 2026–2027 pada Jumat (4/9/2026).
Kepengurusan baru tersebut dinahkodai oleh Muhamad Candra sebagai Ketua MPM dan Hendra sebagai Wakil Ketua.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi MPM Unsultra dalam melanjutkan peran dan fungsi kelembagaan mahasiswa, khususnya dalam mengawal aspirasi mahasiswa serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan kemahasiswaan di lingkungan universitas.
Dalam kepengurusan periode 2026–2027, MPM Unsultra membawa visi “Mewujudkan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang independen, kritis, transparan, representatif, dan berintegritas sebagai lembaga pengawas serta penyalur aspirasi mahasiswa.”
Visi tersebut menjadi landasan bagi kepengurusan baru untuk membangun lembaga mahasiswa yang tidak hanya aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kemahasiswaan.
Dalam sambutannya, Ketua MPM Unsultra periode 2026–2027, Muhamad Candra, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Menurutnya, momentum tersebut merupakan awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan.
“Hari ini bukan hanya tentang sebuah pelantikan dan pergantian kepengurusan. Bagi saya, hari ini adalah awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus kami jalankan dengan sungguh-sungguh,” ujar Muhamad Candra dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa posisi sebagai Ketua MPM bukanlah sebuah kebanggaan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk memastikan suara mahasiswa dapat disampaikan dan diperjuangkan.
“Saya menyadari bahwa jabatan ini bukanlah sebuah kebanggaan pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab untuk memastikan suara mahasiswa dapat disampaikan, diperjuangkan, dan dikawal,” lanjutnya.
Menurut Candra, keberadaan MPM harus benar-benar dirasakan oleh seluruh mahasiswa. MPM tidak boleh hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga harus mampu menjadi ruang untuk membangun gagasan dan mendorong terciptanya komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan pihak universitas.
“MPM harus hadir bukan hanya ketika ada persoalan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun gagasan, mengawal kebijakan kemahasiswaan, dan menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pihak universitas,” ungkapnya.
Dengan kepengurusan baru tersebut, MPM Unsultra diharapkan dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara independen dan objektif. Setiap aspirasi mahasiswa diharapkan dapat diterima, dikaji, dan disampaikan melalui mekanisme kelembagaan yang baik.
Kepengurusan MPM periode 2026–2027 juga diharapkan mampu membangun budaya organisasi yang terbuka, transparan, kritis, serta mengedepankan integritas dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab.
Bagi Muhamad Candra dan Hendra, amanah yang diberikan bukan hanya tentang memimpin sebuah lembaga mahasiswa, tetapi juga tentang bagaimana MPM dapat menjadi representasi suara mahasiswa Unsultra.
Dengan semangat kepengurusan baru, MPM Unsultra periode 2026–2027 berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan mahasiswa, membuka ruang dialog, menyerap aspirasi, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh elemen di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk membuktikan bahwa MPM bukan sekadar lembaga formal dalam struktur organisasi kemahasiswaan, melainkan wadah yang benar-benar hadir, mendengar, mengawal, dan memperjuangkan suara mahasiswa.
Laporan: Muh. Ali
Tinggalkan Balasan