OPINI – Demokrasi kian menunjukan tren positif di negeri ini, namun esensi sistem tersebut tidaklah perubahan.
Artinya perbaikan mekanisme berdemokrasi masih belum mampu mendewasakan kultur berpolitik masyarakat. Sederet carut marutnya ruang publik semisal: budaya sekedar komentar, gelombang hoaks, polarisasi, dan politik identitas adalah diantaranya.
Gejala ini dipahami sebagai “Kegagapan Publik”. Kegagapan ini bagi beberapa politisi disederhanakan sebagai sesuatu yang wajar terutama menjelang pesta demokrasi. Namun, bukankah rasionalitas pewajaran memiliki konsekuensi yang beresiko.
Kegagapan publik berkecenderungan mewariskan praktek politik kebencian. Sebuah praktek politik yang mengedepankan narasi kebencian. Jauh dari kompetisi narasi prestasi membangun negeri untuk kebaikan bersama.
Meski politik dibangun untuk sebuah tujuan kebaikan bersama. Namun realitas selalu menunjukan yang sebaliknya. Sebuah praktek politik yang mempertontonkaan realitas yang bertolak belakang dari harapan bersama. Kondisi ini juga sering disebut sebagai “Politik Muka Dua” (David Ruciman, 2010). Olehnya, Santoso (2019) mengingatkan bahwa politik tanpa narasi prestasi, tidak mungkin terbangun kebaikan bersama, nilai-nilai sosial ke titik kritis.
Lawan politik akan diperlakukan sebagai musuh politik, meski sejatinya mereka adalah kawan dalam menyongsong pembangun. Tidaklah mengagetkan jika realitas politik kita lebih banyak dihiasi oleh politisi yang lebih sibuk mencari kesalahan lawan. Sepih dari politisi yang mengapresiasi prestasi lawan.
Sebuah fakta, panggung politik lebih dihiasi oleh politik kekuasaan, daripada praktek politik peradaban. Mewariskan rasionalitas politik sebagai medan mencari nafkah daripada ruang menyongsong pembangunan bersama. Konsekuensinya, rasionalitas tujuan lebih penting daripada rasionalitas nilai.
Maka wajar kiranya jika masyarakat menilai bahwa politik sebagai medan stigmatis. Sebuah gambarkan dari praktek yang buruk. Stigmatis lantaran yang dipertontonkan adalah sebuah strategi kelicikan. Sebuah strategi yang jauh dari esensi politik yaitu medan pengabdian yang penuh kebijaksanaan.
Tidaklah mengherankan jika elit politik tidak lagi sebagai representasi keteladanan masyarakat, melainkan “biang kerok” tergerusnya nilai-nilai sosial ke titik kritis. Padahal, meminjam petuah Plato bahwa pemimpin politik tidak lain adalah pemimpin kebijaksanaan.
Seorang individu yang akan memberikan pendidikan politik dengan nilai-nilai moral yang rasional pada publik. Berpolitik tanpa rasionalitas nilai akan sulit melahirkan teladan politik, sebab politik akan diperlakukan sebagai medan mencari nafkah.
Olehnya argumen “Acemoglu & Robinson” mengingatkan bahwa sebuah daerah tidak akan mencapai sebuah kemajuan jika panggung politik lebih dihiasi oleh politisi bernafas ekstraktif.
Penulis: La Bania, S.Pd, M.Hum (Awarded Beasiswa LPDP Tahun 2017)
Tinggalkan Balasan