KOLAKA UTARA — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam menjaga keberlanjutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) mendapat perhatian dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional Program TPBIS Tahun 2026, Kamis (30/7/2026).
Dalam pertemuan pemangku kepentingan yang mengangkat tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Menguatkan Perpustakaan sebagai Ruang Tumbuh Masyarakat” tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kolaka Utara, Murni Baso, S.Pd.SD, dipercaya menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman melalui materi “Praktik Baik Dukungan Pemerintah Daerah dalam Keberlanjutan Program TPBIS”.
Paparan Kolaka Utara menegaskan satu hal penting yakni keberlanjutan TPBIS tidak cukup hanya dengan melaksanakan kegiatan perpustakaan, tetapi membutuhkan ekosistem dukungan yang dibangun secara konsisten dari pemerintah hingga masyarakat.
Menurut Murni Baso, salah satu kunci keberlanjutan TPBIS di Kolaka Utara adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Surat Edaran Bupati tentang pengalokasian Dana Desa/Kelurahan untuk pengembangan perpustakaan, serta penetapan Fasilitator Daerah (FASDA).
Kebijakan tersebut menjadi dasar untuk memastikan perpustakaan tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Dukungan kebijakan kemudian diperkuat dengan penganggaran. TPBIS ditempatkan sebagai program prioritas melalui subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.
Pamflet Pertemuan Pemangku Kepentingan Nasional
Kolaka Utara juga menerapkan strategi pembiayaan melalui sinergi berbagai sumber, antara lain APBD, Dana Desa, CSR, kemitraan, dan swadaya masyarakat. Anggaran diarahkan untuk mendukung layanan fasilitasi 15 kecamatan, Klinik Pustaka, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pemberian apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengembangan perpustakaan.
Praktik baik Kolaka Utara tidak berhenti pada pelaksanaan Bimtek. Pengelola perpustakaan desa/kelurahan mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis, coaching, mentoring, monitoring, evaluasi, dan pendampingan program. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan, Zoom, WhatsApp Group, serta Klinik Konsultasi.
Siklusnya dimulai dari identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana aksi, sosialisasi TPBIS, Bimtek SPP-TIK, pendampingan pasca-Bimtek, monitoring dan evaluasi hingga pelaksanaan PLM Kabupaten. Pendekatan ini membuat pembinaan tidak berhenti ketika kegiatan pelatihan selesai, tetapi berlanjut hingga pengelola mampu menerapkan pengetahuan dan mengembangkan layanan di perpustakaannya.
Hal yang menjadi pembeda dalam praktik TPBIS Kolaka Utara adalah dorongan agar perpustakaan mampu membaca kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan perpustakaan dikembangkan berdasarkan potensi lokal, seperti pelatihan keterampilan kerja, pertanian, UMKM, pembuatan peci rajut, pengawetan cabai, pembuatan alas panci dari kain bekas, hingga kegiatan membaca nyaring.
Di bidang literasi digital, perpustakaan juga menghadirkan komputer dan internet gratis, pelatihan dasar komputer, serta kelas digital marketing bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, perpustakaan diarahkan menjadi tempat masyarakat memperoleh pengetahuan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menjaga semangat pengelola, Kolaka Utara membangun mekanisme apresiasi berdasarkan kinerja. Penilaian dilakukan melalui pemantauan langsung, evaluasi kinerja, dan sistem pelaporan pada SIM Perpustakaan. Penghargaan diberikan kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik, Kepala Desa Literasi Terbaik, serta Pengelola Perpustakaan Kreatif Berinovasi Terbaik.
Bentuk apresiasi antara lain sertifikat dan uang pembinaan, bantuan buku dan komputer, sarana prasarana, kesempatan menjadi narasumber, moderator, wisata literasi, hingga publikasi praktik baik.
Kolaka Utara juga menempatkan kolaborasi sebagai strategi penting keberlanjutan TPBIS. Melalui MoU Sinergi Program Literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membangun jejaring dengan berbagai perangkat daerah, pemerintah desa, komunitas, organisasi, dan dunia usaha untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.
Bagi Kolaka Utara, perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri. Semakin luas jejaring yang dibangun, semakin besar peluang perpustakaan menghadirkan manfaat yang lebih nyata.
Dukungan kebijakan, anggaran, pembinaan, dan apresiasi mulai memberikan dampak.
Pemerintah desa semakin mendukung perpustakaan, kolaborasi lintas sektor meningkat, kegiatan perpustakaan bertambah, layanan berkembang, kapasitas SDM meningkat, inovasi bertambah, serta motivasi pengelola semakin kuat.
Namun, Murni Baso mengakui bahwa keberlanjutan TPBIS masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan SDM, anggaran yang belum merata, perbedaan komitmen desa, keterbatasan koleksi dan sarana, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta keterbatasan jaringan internet.
Tantangan tersebut dijawab melalui penguatan advokasi dan kemitraan, regulasi, digitalisasi, pelatihan, pendampingan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi, serta apresiasi. Dari pengalaman tersebut, Kolaka Utara menawarkan pembelajaran yang sederhana namun strategis yakni TPBIS harus dibangun sebagai ekosistem, bukan kegiatan sesaat.
Karena itu, penguatan regulasi daerah, integrasi TPBIS dalam dokumen perencanaan daerah, peningkatan dukungan APBD, kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan, inovasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak menjadi rekomendasi penting untuk menjaga keberlanjutan program.
“Perpustakaan yang berdampak bukan hanya memiliki banyak koleksi, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tegas Murni Baso.
Menurutnya, keberhasilan TPBIS pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk bergerak bersama.
Komitmen ditambah kebijakan tambah anggaran tambah pembinaan tambah kolaborasi tambah inovasi sama dengan keberlanjutan program.
Formula tersebut menjadi pembelajaran utama yang dibagikan Kolaka Utara dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional.
Bukan untuk sekadar menunjukkan apa yang telah dilakukan, tetapi untuk membuka ruang belajar bersama agar praktik baik tersebut dapat diadaptasi dan dikembangkan oleh daerah lain sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya.
Dengan demikian, perpustakaan diharapkan tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat membaca, tetapi sebagai ruang belajar, ruang berkolaborasi, ruang berinovasi, dan ruang tumbuh masyarakat.
Laporan: Andika
Tinggalkan Balasan