KOLAKA UTARA – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus memperkuat sistem pendataan sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang digelar di Aula Kantor Camat Lasusua, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, M.H., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, para camat, kepala desa, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan data sosial masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Nurrahman Umar menegaskan bahwa keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan maupun menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran.
Menurutnya, DTSEN hadir sebagai sistem pendataan yang terintegrasi, mutakhir, dan akurat sehingga mampu menjadi acuan bersama dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan pemerintah.
Ia menjelaskan, masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan. Ada masyarakat yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu namun masih tercatat sebagai penerima, sementara warga yang layak memperoleh bantuan justru belum masuk dalam basis data.
“Kondisi seperti ini tidak boleh terus terjadi. Kita harus memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Bupati Nur Rahman Umar dalam Sambutan
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga petugas pendataan agar mengedepankan objektivitas dan profesionalisme dalam proses pemutakhiran data.
Ia mengingatkan agar pendataan tidak dipengaruhi oleh hubungan kedekatan maupun kepentingan tertentu yang dapat mengurangi kualitas data.
Menurutnya, data bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan dasar utama lahirnya kebijakan publik yang berkualitas. Semakin akurat data yang dimiliki pemerintah, semakin efektif pula program pembangunan dan perlindungan sosial yang dijalankan.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Kolaka Utara. Dari hasil kunjungan tersebut, ia masih menemukan adanya perbedaan antara kondisi nyata masyarakat dengan data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem.
Oleh karena itu, ia berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai pentingnya DTSEN sebagai instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui data yang valid, terintegrasi, dan terus diperbarui, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara optimistis penyusunan kebijakan sosial dapat semakin tepat sasaran, efektivitas program bantuan meningkat, serta keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat dapat benar-benar terwujud.
Sosialisasi tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi DTSEN sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program PBI JKN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara.
Laporan: Andika
Tinggalkan Balasan