KENDARI — Demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menunjukkan komitmen penuhnya dalam agenda strategis yang digelar oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (15/10/2026).
Kepemimpinan Kantah Kolut hadir dengan formasi lengkap. Dipimpin langsung oleh Kepala Kantah Kolut, Musadia, S.ST., delegasi ini turut diperkuat oleh jajaran pejabat kunci.
Diantaranya Christian Cayetanus Sarmpumpwain, S.H., M.P.W. (Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), Ir. Sarwan Inggadi, S.ST., M.P.W.K. (Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran), Hermin Setiyowati, S.H. (Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha), dan Musdalifah, S.T. (Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT).
Bersama seluruh perwakilan Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tenggara, rombongan Kantah Kolut membedah dua agenda utama: Sosialisasi Layanan Peralihan Hak Terintegrasi “Perintis 10 Hari” dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Fokus pertama adalah mematangkan program “Perintis 10 Hari”. Inisiatif ini dirancang sebagai lompatan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui penguatan koordinasi dan integrasi sistem, proses peralihan hak tanah ditargetkan berjalan jauh lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian layanan yang cepat dan transparan.
Di sisi lain, sesi Monev PTSL menjadi ajang krusial untuk menakar progres pendaftaran tanah di lapangan. Evaluasi ini membedah berbagai kendala operasional sekaligus merumuskan solusi taktis agar target PTSL dapat tercapai maksimal. Aspek kualitas data—baik fisik maupun yuridis—tetap menjadi prioritas utama agar tidak ada celah hukum di kemudian hari.
Kehadiran jajaran Kantah Kolut dalam forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk terus mengasah kompetensi dan memperkuat sinergi antar-unit kerja.
Ke depannya, Kantah Kolaka Utara siap mengaplikasikan hasil sosialisasi dan evaluasi ini secara optimal demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Tim Redaksi
Tinggalkan Balasan