KENDARI – Akhir-akhir ini jagat media menyaksikan debat di stasiun TV nasional antara Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, dan Anggota DPR RI Dapil Sultra, Bahtra Banong.
Publik seperti disuguhkan tontonan tentang dua ruang realitas yang berbeda. Realitas statistik di atas kertas, dan realitas empiris di lapangan.
Juru Bicara Partai Gerindra itu mengklaim bahwa di pelosok daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) spesifik di kampung-kampung, masyarakat sangat membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun pernyataan ini seolah mengajak publik Sulawesi Tenggara untuk mencari data valid di daerah mana yang sangat membutuhkan program MBG tersebut. Secara spesifik, perlu dilacak klaim tersebut dengan nalar yang jernih.
“Tolong diperjelas, kampung di sebelah mana, kabupaten apa, dan kecamatan mana di Sulawesi Tenggara yang secara metodologis valid sangat membutuhkan program MBG ini. Jangan sampai kebijakan publik dirumuskan dari balik meja ber-AC yang berjarak ribuan kilometer dari penderitaan riil rakyat,” ujar salah satu praktisi pendidikan Sultra, Jubirman, S.Pd, M.Pd.
Jubirman menyebut, dirinya yang berhari-hari berdiri di depan kelas, mengajar di wilayah pelosok kepulauan Sultra, justru melihat sebaliknya. Ia menolak mentah-mentah penyederhanaan masalah ini. Kata dia, mestinya Pemerintah lebih dahulu memprioritaskan hal-hal yang wajib seperti infrastuktur jalan dan jembatan.
Masih banyak di daerah Sultra mengalami kerusakan jalan dan jembatan. Bahkan masih ada beberapa wilayah yang belum dilakukan pengaspalan. Ini lebih menjadi hal mayor daripada memprioritaskan program MBG.
”Negara ini sedang mengalami disorientasi dalam menyusun skala prioritas. Sesuatu yang ‘sunah’ dipaksakan menjadi etalase, sementara yang ‘fardhu’ dibiarkan meranggas hingga runtuh,” jelasnya.
Jika mau jujur dan menggunakan nalar sehat, lanjut Jubirman, yang hari ini menjerit di pelosok Sultra bukanlah perut yang lapar karena kurangnya program MBG, melainkan mobilitas dan masa depan anak bangsa yang lumpuh. Jika akses jalan dan jembatan menuju ke sekolah yang rusak, mestinya lebih memprioritaskan perbaiki infrastruktur tersebut, bukan malah solusinya adalah program MBG.
“Yang kami butuhkan adalah infrastruktur dasar, jalan-jalan yang layak, jembatan yang menghubungkan asa, serta sarana dan prasarana sekolah yang butuh perbaikan,” katanya.
“Mari kita tengok ruang kelas, gedung-gedung belajar yang sudah tidak layak pakai, Mengapa insting kekuasaan kurang melihat bahwa pendidikan yang bermutu mustahil lahir dari ruang kelas yang roboh,” ucapnya.
Jubirman menambahkan, program MBG mungkin penting dalam imajinasi politik jangka pendek, tetapi dalam hierarki pembangunan, ia hanyalah perkara ‘sunah’. Pemerintah wajib kembali pada khitah konstitusi untuk memprioritaskan yang ‘fardhu’.
“Jangan sampai kita sibuk membagikan menu makanan, sementara di saat yang sama, atap sekolah runtuh menimpa kepala anak-anak yang sedang kita suapi,” tegasnya.
“Ini bukan sekadar kritik, ini adalah suara mayor dari relung terdalam pelosok nusantara yang menuntut keadilan, bukan sekadar melunasi janji kampanye politik,” pungkasnya.
Laporan: Jarman Alkindi
Tinggalkan Balasan