KOLAKA UTARA – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menerima kunjungan dari tim Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kunjungan pada Senin (13/7/2026) ini merupakan bagian dari upaya pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan pertanahan di daerah guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan diawali dengan sesi penyambutan dan koordinasi bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan, capaian program strategis pertanahan, serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Diskusi juga menjadi wadah untuk menyampaikan masukan dan solusi dalam rangka meningkatkan kualitas data spasial serta percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Selain melakukan koordinasi, tim Ditjen SPPR turut meninjau pelaksanaan pekerjaan teknis serta memberikan arahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara agar setiap tahapan survei dan pemetaan dilaksanakan sesuai standar operasional dan prinsip ketelitian.
Peninjauan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas hasil pekerjaan sekaligus mendukung penyediaan data pertanahan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara dalam mendukung percepatan program-program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya di bidang survei dan pemetaan pertanahan serta ruang.
Kolaborasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan memberikan pelayanan pertanahan yang semakin optimal kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tim Redaksi
Tinggalkan Balasan