HUT Ke-63 Kabupaten Buton, Kejayaan Sejarah Masa Kelam

OPINI – Dalam sejarah Buton, daerah ini pernah mengalami masa keemasan ketika menjadi daerah kerajaan ataupun menjadi kesultanan.

Setelah Indonesia di proklamasikan tahun 1945 pun Buton dijadikan pusat pemerintahan meliputi, bahagian Sulawesi Tenggara kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya daerah tingkat II Buton, Muna, Kendari dan Kolaka berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dari daerah tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

UU yang ditandatangani Presiden Ir Soekarno pada tanggal 4 Juli tersebut, maka ditunjuklah Bupati Buton pertama La Ode Abdul Halim (1960-1964), kemudian dilanjutkan Muhammad Kasim (1964-1969).

Pada masa pemerintahan Muhammad Kasim daerah tingkat II Sulawesi Tenggara dinaikan statusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 1964 menjadi daerah tingkat I (Provinsi) Sulawesi Tenggara dengan ibukota Kendari.

Ada apa ibukota provinsi pindah di Kendari? Padahal sejarah mencatat banyak pembangunan daerah Sulawesi Tenggara dimulai dari Buton terutama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Misalkan, pendirian Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Secara historis diinisiasi La Ode Manarfa (Sultan Buton ke-39) pada tahun 1960-an. Kampusnya terletak di Kamali yang berlokasi di kelurahan Wale Kota Baubau yang dikenal Istana Ilmiah.

Namun, karena ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara pindah di Kendari. Maka aset-asetnya ikut di pindahkan dari Baubau ke Kendari hingga berubah nama menjadi Universitas Halo Oleo (Unhalu) pada tahun 1964.

Memasuki era reformasi tahun 1999 pembentukan daerah otonomi (otda) semakin meluas hingga daerah Kabupaten Buton terbagi menjadi beberapa daerah otonom yaitu; Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kota Baubau (Ibukota Kabupaten Buton).

Dengan terbentuknya Kota Baubau maka Ibukota Kabupaten Buton berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2003 dipindahkan dari Baubau ke Kecamatan Pasarwajo.

Saat itu, Bupati Buton LM Syafei Kahar didukung Gubernur Ali Mazi (periode pertama) menjadi peletak pembangunan daerah Kabupaten Buton dengan ibukota Pasarwajo. Harapannya sebagai daerah induk Buton lebih maju dan berkembang pesat dari daerah-daerah pemekaran Kabupaten Buton.

Kini pemerintahan berada ditangan Drs La Bakry, M.Si dan Iis Eliyanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton sisa periode 2017-2022. Pada akhir jabatan mereka dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-63 Kabupaten Buton.

Bahkan La Bakry sebagai Bupati ke-9 disebut kepala daerah yang pertama menyelenggaran HUT Kabupaten Buton sejak dibentuk tahun 1959.

Ini menunjukkan sikap putra daerah mengajak kepada masyarakat terutama generasi muda untuk bersama-sama bangkit dan mengingat sejarah pembentukan Kabupaten Buton. Hal lainnya, penulis menilai dengan momentum ini semangat mewujudkan pembangunan Buton semakin tinggi dan diharapkan kembali berjaya seperti masa lalu. Amiin..

Penulis: Muhammad Risman (Ketua Forum Komunikasi Pemuda Buton)