KOLAKA UTARA — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya warga yang hingga kini belum memperoleh pelayanan kelistrikan PLN secara optimal.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, saat mengikuti kegiatan Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029 yang digelar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (1/10/2026).
Forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan kelistrikan di wilayah masing-masing, termasuk berbagai kendala yang menyebabkan sebagian masyarakat belum menikmati jaringan listrik secara penuh.
Dalam kesempatan itu, Bupati Nurrahman mengungkapkan masih terdapat tiga desa di Kolaka Utara yang belum mendapatkan pelayanan listrik PLN secara penuh.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi kendala adalah status kawasan hutan lindung. Meski demikian, masyarakat di wilayah tersebut tetap memperoleh aliran listrik secara terbatas.
“Ada tiga desa yang belum teraliri listrik karena permasalahan hutan lindung, meskipun tetap mendapatkan aliran listrik di lingkungan masing-masing secara sangat terbatas. Sehingga ini penting untuk mendapatkan pelayanan,” ujar Nurrahman.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian bersama agar masyarakat yang berada di wilayah tersebut dapat menikmati pelayanan listrik yang lebih memadai.
Bupati juga berharap PLN bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang ada, termasuk persoalan perizinan dan status kawasan.
“Harapannya agar PLN segera mengambil langkah penting untuk pelayanan masyarakat,” katanya.
Terkendala Kondisi Geografis
Selain persoalan kawasan hutan, pemerataan jaringan listrik di Kolaka Utara juga menghadapi tantangan geografis. Sejumlah permukiman masyarakat berada di kawasan yang sulit dijangkau karena berada di sela-sela pegunungan.
“Di sisi lain, ada yang belum terlayani karena berada di sela-sela pegunungan,” ungkap Nurrahman.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkab Kolaka Utara dalam pengusulan program Lisdes. Pemerintah daerah berharap pembangunan jaringan listrik tidak hanya menyasar wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan memiliki akses geografis terbatas.
Melalui forum sinkronisasi tersebut, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian ESDM dan PLN membahas usulan lokasi Program Lisdes untuk periode 2026–2029.
Pembahasan mencakup sejumlah aspek teknis dan administratif, mulai dari penetapan lokasi calon penerima program, kesiapan lahan hingga penyelesaian perizinan, terutama bagi lokasi yang berada di dalam atau melintasi kawasan hutan maupun area penggunaan lain.
Bagi Pemkab Kolaka Utara, forum tersebut dinilai penting karena menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat kepada instansi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor yang dilakukan melalui program Lisdes dapat menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi berbagai hambatan pembangunan jaringan listrik.
Dengan demikian, masyarakat yang berada di wilayah terpencil, kawasan pegunungan maupun daerah dengan keterbatasan akses dapat secara bertahap memperoleh pelayanan listrik yang lebih merata.
Kegiatan Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan 2026–2029 tersebut berlangsung selama dua hari, 1–2 Oktober 2026, dengan melibatkan Kementerian ESDM, PLN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas ESDM, pemerintah kabupaten/kota serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Laporan: Andika
Tinggalkan Balasan